Opini

Polemik SKB Jilbab, Begini Tanggapan Intelektul Muda Bangil

Bangil, nubangil.or.id – Kalau kita baca kitab klasik, kita sering disuguhi ungkapan begini: maqsudul imamati hirosatud din wa siyasatud dunya. Tujuan dibentuknya negara adalah menjamin keberlangsungan ajaran agama dan mengatur urusan dunia. Adagium simpel ini adalah hal yang mujmak alaih, disepakati. Bahwa pemerintah harus menjamin rakyatnya untuk melaksanakan ajaran agama. Yang muslim, misalnya. Ya harus dijamin agar melaksanakan syariatnya. Tapi saya ingatkan, negara hanya MENJAMIN, BUKAN MELAKSANAKAN. Keduanya berbeda, yang pertama berarti negara harus memfasilitasi. Dan yang kedua berarti negara harus menjadi eksekutor. Tentu yang kedua ini yang harus kita tolak. Kalau negara menjadi eksekutor untuk ajaran agama yang sifatnya privat dan tak ada sangkut pautnya bagi kepentingan umum, maka kehadiran negara bisa mengancam.

Sebenarnya inilah yang saya pahami dari tulisan-tulisan Gus Dur dan ceramahnya. Kehadiran negara adalah menjadi fasilitator bagi siapa pun yang hendak melaksanakan ajaran agama. Berjilbab, misalnya. Negara harus menjadi penjamin bahwa tak boleh ada yang dilarang berjilbab. Karena sifatnya hanya penjamin, negara juga tak boleh ikut campur jika ada yang tak berjilbab.

Loh berarti kita hidup di negara yang mendukung kemaksiatan? Oh tidak begitu, Ferguso..

Negara bukannya mendukung, tapi sukut alias diam. Terserah, monggo-monggo saja. Diam dengan mendukung ini jelas beda. La yunsabu li sakitin qoulun, orang yg diam tak bisa dihukumi.

Lantas apa peran negara dalam mewujudkan manusia yg bertakwa? Jawabannya, ya itu tadi: negara menjamin rakyatnya melaksanakan ajaran agama. Termasuk jaminan negara adalah kita boleh berdakwah ajaran agama. Jadi negara secara sederhana “mendukung pemakaian jilbab, tapi silahkan dilakukan itu semua secara kultural, dakwah, dan jangan bawa institusi kenegaraan untuk melaksanakannya”.

Dalam Ghiyatsul Umam, Juwaini mengatakan jika ajaran agama yang sifatnya seremonial (syi’ar dzohir) maka dikalangan fukaha ada perbedaan: ada yg berpendapat negara boleh memaksa mereka, dan ada yg berpendapat tidak boleh. Kata Juwaini: wa hadza mujtahadun fih. Ini wilayah yg bisa diperdebatkan. Dan Gus Dur memilih bahwa hal ini tak boleh dipaksakan. Jadi jelas ya: negara menjamin rakyatnya melaksanakan ajaran agama, tapi negara tak boleh menjadi pelaksana (tentu saja ada detail yg harus dijelaskan yg tak mungkin dibahas dalam tulisan singkat ini).

  1. Kholili Kholil (Wakil Ketua LTN PCNU Bangil)
Tags

LTNNU Bangil

LTN NU Bangil merupakan lembaga yang bertanggung jawab mempublikasikan kegiatan-kegiatan PCNU Bangil, mulai dari level kepengurusan cabang, lembaga, banom, mwc dan ranting.
Back to top button
Close
Close